Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Minggu, menegaskan, pihak DPR RI bersama Pemerintah RI melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama telah bersepakat, Ambalat itu harga mati milik RI.

“Pemerintah RI juga memberi dukungan penuh atas langkah-langkah dan misi Komisi I DPR RI untuk melakukan kontak langsung di Malaysia dengan sejumlah pejabat di sana, terkait masalah Blok Ambalat,” katanya kepada ANTARA.

Ia mengatakan itu, ketika dimintai penjelasan tentang hasil-hasil pertemuan delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpinnya dengan pihak Pemerintah, dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/6) tadi malam.

“Presiden atasnama Pemerintah RI telah menyatakan dukungan penuh atas langkah delegasi Komisi I DPR RI untuk berangkat ke Malaysia sehubungan masalah Ambalat tersebut,” ungkapnya.

Dukungan penuh ini, menurutnya, tercermin dengan semua pernyataan maupun sikap presiden dalam “rapat gabungan” DPR RI bersama jajaran menteri Polhukam, di Kantor Kepresidenan tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung Presiden Yudhoyono itu, demikian Yusron Ihza Mahendra, dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Menkumham, Wakil Menlu, dan Ka BIN.

Sementara dari kalangan Komisi I DPR RI terdiri dari Yusron Ihza (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi selaku ketua tim), Happy Bone Zulkarnaen (Fraksi Partai Golkar), Andreas Pareira (Fraksi PDI Perjuangan), Joko Susilo (Fraksi PAN), Shidiq Wahab (Fraksi Partai Demokrat, dan didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar).

Indonesia Bisa Tegas

Dalam rapat tersebut, lanjut Yusron Ihza Mahendra, Presiden RI menekankan kembali sikap tegas pemerintah bahwa persoalan kedaulatan bukan merupakan hal yang dapat dikompromikan.

“Ambalat itu adalah harga mati. Sikap ini sejalan dengan sikap DPR RI, khususnya Komisi I DPR RI,” tegasnya.

Yusron Ihza Mahendra menambahkan, sesungguhnya klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat itu sebetulnya tidak ada.

“Itu tidak ada. Ambalat adalah milik kita dan memang milik kita,” tandas pimpinan delegasi DPR RI untuk masalah Ambalat, Yusron Ihza Mahendra.

Jadi, menurutnya, apa yang berkembang selama ini soal klaim mengklaim, itu benar-benar sepihak.

“Yang melakukan klaim itu adalah Malaysia, dan klaim itu sepihak,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, Presiden Yudhoyono juga menekankan, Indonesia akan tetap mengutamakan jalan diplomasi.

“Namun ditambahkan pula, bahwa hal ini tentu tidak berarti Indonesia menutup diri dari tindakan yang lebih tegas,” tandas Yusron Ihza Mahendra.

antara