Protes pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia yang dilakukan berkali-kali terkait kasus Ambalat, akhirnya berbuah manis. Pemerintah Malaysia menegaskan negaranya tak mau berperang dengan Indonesia. Penegasan ini disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di Putrajaya Malaysia saat menerima delegasi Parlemen Indonesia.

Seperti dikutip anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie yang ikut dalam pertemuan itu, Menhan Malaysia menyatakan negaranya tidak akan pernah berperang dengan Republik Indonesia terkait masalah yang disengketakan tersebut.

”Kita tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, pakaian tentara Diraja Malaysia itu (pakai) produk `Sritex’ Indonesia. Bagaimana kita perang,” kata Effendy Choirie melalui hubungan telepon internasional dari Kuala Lumpur Malaysia. Pernyataan Menhan Malaysia itu diucapkan pada Sabtu malam (6/6) kepada Choirie bersama rekannya sesama anggota Komisi I DPR RI Ali Mocthar Ngabalin (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi) dan Ade Daud Nasution.

DPR-RI datang ke Malaysia dan menyampaikan protes keras atas sikap Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang bertindak provokatif di wilayah perairan Republik Indonesia, khususnya di Blok Ambalat. ”Pertama, kami menyampaikan protes kepada Malaysia melalui Menhan Malaysia, agar tidak melakukan provokasi di perbatasan perairan Blok Ambalat,” katanya.

Misalnya, kata Effendy, dengan mengoperasikan patroli-patroli militer yang melewati garis batas kedaulatan wilayah Indonesia. Kedua, kata politikus PKB tersebut, pihaknya meminta Menhan Malaysia untuk menjadikan jabatannya sebagai sarana mempercepat penyelesaian sengketa kedua negara khususnya soal Blok Ambalat.

”Sebagai orang penting nomor tiga di Malaysia, Menhan yang keturunan Jogja dan yang baru tiga bulan menjabat posisi tersebut kami ajak untuk menjalin persahabatan yang lebih erat lagi. Semua masalah diselesaikan secepatnyalah,” kata Effendy yang mengaku telah lama bersahabat dengan Ahmad Zahid Hamidi. Terhadap aksi protes ini, ujar Effendy, Ahmad Zahid Hamidi menanggapinya secara positif dan menyatakan pihaknya memahami protes pemerintah dan rakyat Indonesia.

”Namun dia juga menyampaikan nota protes kepada Pemerintah RI karena menurutnya TNI pernah melakukan pelanggaran perbatasan sebanyak 13 kali,” ujar Effendy. Sementara itu di hadapan ribuan kader-kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Presiden SB Yudhoyono menegaskan, dirinya tak akan pernah membiarkan sejengkal pun tanah RI lepas.

Saat memberikan amanatnya pada puncak harlah ke 75 GP Ansor di Pendopo Pencak Silat Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Presiden menegaskan bahwa kedaulatan NKRI adalah harga mati yang tidak bisa diganggu atau dirongrong oleh pihak mana pun. ”Mari kita pertahankan keutuhan negara kita,” katanya pada acara yang dihadiri para menteri KIB, para ulama, para pimpinan lembaga tinggi negara serta Ketua Umum PP GP Ansor Saifullah Yusuf itu.

Terpisah, DPP Barindo Raya siap kirim relawan ke perbatasan, untuk ikut mempertahankan wilayah perairan Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayah teritorialnya. Langkah itu segera akan dilakukan, bila Presiden menyatakan keadaan darurat yang memang dijamin UUD 1945. Ketua Umum Barindo Raya Letjen (Purn) M Yasin usai menerima para pimpinan DPC Barindo Raya kota dan kabupaten se-Jabar, Minggu (7/6) di Jakarta mengatakan, ratusan kader dan simpatisan Barindo se-Jabar sudah siap membantu pasukan TNI, ikut bertugas di barisan terdepan menghadapi musuh.

Edi/Mgn/Sim - Kedaulatan Rakyat