Kesenjangan layanan komunikasi antara desa dan kota relatif lebar. Asumsi yang beredar, tingkat kemajuan komunikasi suatu wilayah terkait dengan tingkat ekonomi, sosial dan budaya wilayah tersebut. Untuk itulah perlu diadakan penelitian dampak program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPUT) atau dikenal USO (Universal Service Obligation) terhadap Perkembangan Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

“Negara sama negera kesatuan republik Indonesia (NKRI), pemerintahan sama, merdekanya sama, tapi kenapa di perkotaan semua kebutuhan dasar tersedia sedangkan di desa tingkat ketersediaannya berat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh saat Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara P.T. Telkomsel dengan ITB, ITS dan Unair dalam rangka Penelitian Dampak KPUT di Jakarta, Jumat (8/5).

Menurut Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, sebagai pelaksana proyek penelitian, ada 3 lahan penelitian, yakni sebelum dilaksanakan KPUT, saat dilakukan KPUT, dan setelah KPUT. Penelitian tahap pertama ini akan dilaksanakan di 45 desa di Pulau Jawa, masing-masing dari tiga universitas mendapat bagian 15 desa.

Menurut Nuh, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi eksisting masyarakat dan wilayah di sejumlah desa Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) yang meliputi antara lain kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, termasuk penggunaan telpon dan internet. Kedua, memantau perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kondisi di atas secara berkala 3, 6, dan 12 bulan setelah program KPUT di desa WPUT dilaksanakan.

Ketiga, mengetahui persepsi masyarakat desa terhadap program KUPT. Keempat, mengetahui dampak ekonomi, sosial dan budaya karena keberadaan telepon dan internet di sejumlah desa WPUT. Dan terakhir, untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan wartel atau warnet yang berkesinambungan. “Dengan demikian kita tidak lagi berpegang pada asumsi. Pada akhirnya kita punya data kemanfaatan ICT (information communication technology) benar-benar bisa mendorong pertumbuhan bangsa dan negara,” tutur Nuh.

Melalui KPUT, desa-desa saling terkonektivitas. Tetapi harapannya, ungkap Nuh, perkembangannya tidak berhenti pada tahap itu saja. “Kita berharap ke depan masuk ke layer 2 yaitu adanya transaksi antara desa-desa USO,” katanya. Layer atau tahap berikutnya adalah kolaborasi dan transformasi.

Soal dana, Nuh mengatakan berasal dari kontribusi operator seluluar di Indonesia. “1,25 persen dari pendapatan gross mereka dijadikan kontribusi untuk menaikkan teledensitas. Total proyek ini sendiri antara Rp 1,1-1,2 triliun,” kata Nuh.

KPUT mulai dilaksanakan tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Universal. Dananya bersumber dari kontribusi operator selular yang awalnya sebesar 0,75 persen dari pendapatan kotor dengan memperhatikan bad debt dan beban interkoneksi.

Mereka yang melakukan tanda tangan kerjasama tersebut adalah Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Fasichul Lisan, Rektor  Institut Teknologi Bandung Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Intitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Prof Ir I Nyoman Sutantra MSc PhD, yang disaksikan Nur.

kompas